Australia seperti negara-negara maju lainnya, merespons panggilan energi bersih melalui serangkaian insentif keuangan yang diumumkan baru-baru ini. Langkah ini diambil untuk mendorong investasi energi bersih lokal sambil mencegah aliran dana dan aset ke luar negeri, terutama ke AS dan Eropa, yang menawarkan subsidi besar untuk energi bersih.

Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese menegaskan ambisi negaranya untuk menjadi pemimpin dalam bidang energi terbarukan. Dia menggarisbawahi pentingnya peran pemerintah sebagai mitra aktif dalam mewujudkan visi ini dengan berinvestasi energi bersih pada setiap daerah. “Kita harus bersaing dalam kualitas dan dampak kebijakan kita, bukan sekadar berkompetisi dalam jumlah uang yang dikeluarkan,” ungkap Albanese.

Melalui skema yang dirancang, pemerintah Australia berencana menggabungkan subsidi dan investasi bersama untuk mendukung sektor energi bersih. Langkah ini menjadi tanggapan atas insentif energi bersih senilai 430 miliar dolar AS dari Presiden AS Joe Biden dan European Green Deal dari Komisi Eropa.

Selain itu, Australia juga mengklasifikasikan nikel sebagai mineral penting. Hal ini membuka pintu bagi industri nikel yang sedang krisis untuk mendapatkan dukungan pemerintah yang signifikan. Lonjakan pasokan nikel dari Indonesia telah menimbulkan penurunan harga hingga 40 persen dalam setahun, mengakibatkan ribuan pemutusan hubungan kerja di sektor tersebut.

Inisiatif-inisiatif investasi energi bersih ini merupakan bagian dari upaya pemerintahan Partai Buruh Australia untuk menghidupkan kembali sektor manufaktur dan mendukung industri baru. Langkah-langkah tersebut termasuk Dana Rekonstruksi Nasional senilai 15 miliar dolar Australia dan alokasi dana tambahan sebesar 500 juta dolar Australia pada tahun lalu untuk mendukung produksi mineral penting.

Melalui langkah-langkah ini, Australia berharap dapat menguatkan sektor energi bersih lokal dan mengatasi krisis di sektor nikel, sekaligus memperkuat posisinya dalam menghadapi tantangan energi global.

Sumber: https://voi.id/kanal/30/aktual/ekonomi