Pemerintah Indonesia membuka peluang untuk memberikan subsidi Kereta Cepat Jakarta-Bandung, atau yang dikenal dengan nama Whoosh. Hal tersebut disampaikan oleh CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), Rosan Roeslani yang mengungkapkan bahwa skema subsidi yang akan diterapkan adalah public service obligation (PSO).

Subsidi itu bertujuan untuk membantu menutupi masalah keuangan yang dihadapi oleh proyek kereta cepat pertama di Asia Tenggara ini.

Subsidi Kereta Cepat Siap Digulirkan, Pemerintah Fokus pada Transportasi Massal

Rosan menyatakan bahwa dalam pengelolaan transportasi massal seperti Kereta Cepat Whoosh, pemerintah akan berperan sebagai pengelola sarana dan infrastruktur utama. Sementara itu, operasional dan pengelolaan transportasi bisa dilakukan oleh badan usaha milik negara (BUMN) atau pihak swasta.

Menurutnya, subsidi Kereta Cepat Whoosh merupakan langkah untuk memastikan keberlanjutan dan efisiensi operasional Whoosh ke depannya.

“Semua untuk ke depannya mengenai Whoosh ini ada porsi yang memang public service obligation dan ditanggung pemerintah, dan ada juga sarananya ini yang akan ditanggung bersama-sama,” jelas Rosan dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (5/11/25).

Pernyataan ini mencuat setelah Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengungkapkan kemungkinan bahwa APBN juga akan terlibat dalam membantu penyelesaian masalah keuangan yang dihadapi oleh proyek kereta cepat tersebut.

AHY menambahkan bahwa negara akan hadir untuk memberikan kepastian dan mencari solusi atas kendala yang ada.

Meski belum ada penjelasan rinci tentang bagaimana APBN akan terlibat dalam skema restrukturisasi atau subsidi operasional Whoosh, pemerintah berkomitmen untuk membagi tanggung jawab antara infrastruktur dan operasional demi memastikan kelangsungan proyek ini.

Subsidi yang disiapkan oleh pemerintah untuk Kereta Cepat Whoosh merupakan langkah penting untuk memastikan kelangsungan proyek transportasi massal pertama di Asia Tenggara ini.

Skema public service obligation (PSO) diharapkan dapat mengatasi masalah keuangan yang dihadapi oleh proyek ini, sementara pembagian tanggung jawab antara pemerintah dan pihak swasta akan memastikan pengelolaan infrastruktur dan operasional yang efisien dan berkelanjutan.

Dengan dukungan pemerintah, Whoosh diharapkan dapat beroperasi dengan optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Demikian informasi seputar pembahasan subsidi kereta cepat whoosh. Untuk berita ekonomi, bisnis dan investasi terkini lainnya hanya di Memuslima.Com.